Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

19 April 2021

Tanggal Pengundangan

19 April 2021

Tanggal Berlaku

19 April 2021

Sumber

BD.2021/No.12

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 421 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 12 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur sipil Negara

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan serangkaian petunjuk teknis terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah di daerah. Dalam rangka kelancaran pelayanan pembuatan kartu tanda pengenal Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara. Untuk memenuhi kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 11 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 05 Tahun 2014; Perbup Tapin Nomor 25 Tabun 2016; Perbup Tapin Nomor 50 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
14 halaman, Lampiran 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Aparatur sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT