Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang memuat hal-hal, yaitu: I. Ketentuan umum; II. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi; III. Golongan retribusi; IV. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; V. Prinsip penetapan tarif retribusi; VI. struktur dan besarnya tarif retribusi; VII. Wilayah pemungutan retribusi; VIII. Peninjauan tarif; IX. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; X. Tata cara pemungutan; XI. Sanksi administratif; XII. Penagihan; XIII. Keberatan; XIV. Pembebasan retribusi; XV. Pengembalian kelebihan pembayaran; XVI. Kedaluwarsa penagihan; XVII. Insentif pemungutan; XVIII. Ketentuan penyidikan; XIX. Ketentuan pidana; XX. Ketentuan peralihan; XXI. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

28 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2013

Tanggal Berlaku

28 Februari 2013

Sumber

LD.2013/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 590 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda no.6 tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akutabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; permendagri Nomor 17 Tahun 2007; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan nomor 1 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang memuat hal-hal, yaitu: I. Ketentuan umum; II. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi; III. Golongan retribusi; IV. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; V. Prinsip penetapan tarif retribusi; VI. struktur dan besarnya tarif retribusi; VII. Wilayah pemungutan retribusi; VIII. Peninjauan tarif; IX. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; X. Tata cara pemungutan; XI. Sanksi administratif; XII. Penagihan; XIII. Keberatan; XIV. Pembebasan retribusi; XV. Pengembalian kelebihan pembayaran; XVI. Kedaluwarsa penagihan; XVII. Insentif pemungutan; XVIII. Ketentuan penyidikan; XIX. Ketentuan pidana; XX. Ketentuan peralihan; XXI. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT