Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2013

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB 3 GOLONGAN RETRIBUSI BAB 4 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB 5 PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB 6 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB 7 WILAYAH PEMUNGUTAN BAB 8 PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB 9 SANKSI ADMINISTRATIF BAB 10 PENAGIHAN BAB 11 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB 12 PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA BAB 13 KETENTUAN PENYIDIKAN BAB 14 KETENTUAN PIDANA BAB 15 KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klungkung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Semarapura

Tanggal Penetapan

16 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

16 Januari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klungkung

Bidang

Halaman ini telah diakses 614 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRRIBUSI TEMPAT PENGINAPANPE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI-TEMPAT-PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Besarnya Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB 3 GOLONGAN RETRIBUSI BAB 4 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB 5 PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB 6 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB 7 WILAYAH PEMUNGUTAN BAB 8 PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB 9 SANKSI ADMINISTRATIF BAB 10 PENAGIHAN BAB 11 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB 12 PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA BAB 13 KETENTUAN PENYIDIKAN BAB 14 KETENTUAN PIDANA BAB 15 KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521