Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan dan Prinsip Pemberian TPP ASN; Ruang Lingkup Pemberian TPP ASN; Komponen dan Bobot TPP ASN; Disiplin Kerja; Tugas Tambahan; Pembayaran TPP; Kewajiban dan Sanksi; Penambahan Anggaran; Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

01 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2021

Tanggal Berlaku

01 Maret 2021

Sumber

BD.2021/NO.8

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

Halaman ini telah diakses 1254 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Bupati-no8-2021 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Barito Kuala No. 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Penghasilan - Kepegawaian - Aparatur Negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

ABSTRAK:

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negen Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur pemberian penghasilan kcpada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP 30 tahun 2019; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2013; PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2018; Permendagri Nomor 6 Tahun 2021; Perda Nomor 15 Tahun 2016; Perda Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan dan Prinsip Pemberian TPP ASN; Ruang Lingkup Pemberian TPP ASN; Komponen dan Bobot TPP ASN; Disiplin Kerja; Tugas Tambahan; Pembayaran TPP; Kewajiban dan Sanksi; Penambahan Anggaran; Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Bupan Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT