Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2021

Standart biaya jaminan persalinan (JAMPERSAL) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah tahun anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB l KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNG JAWABAN BAD IV KETENTUAN PENTUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standart biaya jaminan persalinan (JAMPERSAL) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah tahun anggaran 2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

04 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2021

Tanggal Berlaku

04 Juni 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 409

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 232 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Pada Fasilitas Kesehatan Pertarna milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDART BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 409

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standart biaya jaminan persalinan (JAMPERSAL) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah tahun anggaran 2021

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (7) huruf e Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe terkait dengan Pembiayaan Sewa Rumah Tunggu, Biaya Makan Minum Dan Operasinal Rumah Tunggu kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015, Perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Un dang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan daan Tanggungjawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587); sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 9. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253); 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 13. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 481 Menkes/SKB/11/1988,Tahun1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah: 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. 15. Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB l KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNG JAWABAN BAD IV KETENTUAN PENTUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2021

Standart biaya jaminan persalinan (JAMPERSAL) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah tahun anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT