Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2020

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehataan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUANUMUM BAB II PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENTUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehataan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

02 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2020

Tanggal Berlaku

02 Januari 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 357

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 214 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAAN NASIONAL

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 357

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehataan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten konawe dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ,diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten .Konawe terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (I) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013,perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, terse but diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Se- Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor5063); 3. Undang - Undang RepublikIndonesia Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256 ); 4. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 32 Tabun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor39, Tambahan Lembaran NegaraNomor3637); 5. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintab Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerab Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4739); 6. Peraturan Pemerintab Nomor41 Tahun 2007 Tentang susunan Organisasi Perangkat Daerab ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraNomor4739; 7. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 101 Tabun 2013 Tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan ); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor III tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2016. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramJaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelakasanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/ll/1988 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 13. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab. 14. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal). 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tabun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan. 16. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
BAB I KETENTUANUMUM BAB II PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENTUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2020

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehataan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT