Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 10 Tahun 2009

Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda isi berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek dan wajib pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak saat pajak tehutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; 6. Tata cara pajak Penghitungan Pakak; 7. Tata cara Pembayaran Pajak; 8. Pembukuan; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan pajak; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi; 12. Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding; 13. Tata Cara Pemeriksaan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 15. Kedaluwarsa Penagih pajak; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Lain-lain; 19. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

04 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

04 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2009/ NO. 10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 695 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bombana No.10 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bombana No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

HOTEL

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2009/ NO. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah melalui dukungan dana dan biaya yang memadai, maka di pandang perlu untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pajak Daerah dibidang perhotelan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di Kabupaten Bombana; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pajak Hotel.
UU No 8 Tahun 1981; UU No 17 Tahun 1997; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU Ni 16 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2000; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 65 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 433 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No 04-PW.07.03 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bombana No 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bombana No 7 Tahun 2008 .
Perda isi berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek dan wajib pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak saat pajak tehutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; 6. Tata cara pajak Penghitungan Pakak; 7. Tata cara Pembayaran Pajak; 8. Pembukuan; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan pajak; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi; 12. Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding; 13. Tata Cara Pemeriksaan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 15. Kedaluwarsa Penagih pajak; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Lain-lain; 19. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521