Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 14 Tahun 2012

Pertambangan Mineral Dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Penguasaan Mineral dan Batubara; 4. Kewenangan Pemerintah Daerah; 5. Wilayah Pertambangan; 6. Usaha Pertambangan dan Komoditas Mineral dan Batubara; 7. Izin Usaha Pertambangan; 8. Izin Usaha Pertambangan Khusus; 9. Izin Pertambangan Rakyat; 10. Data Pertambangan Daerah; 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus; 12. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 13. Usaha Jasa Pertambangan; 14. Pendapatan Negara dan Daerah; 15. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat; 16. Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; 17. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus; 18. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; 19. Pengutamaan Kepentingan Dalam Daerah, Pengendalian Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara; 20. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan, dan Pemurnian Mineral dan Batubara; 21. Divestasi Saham Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang Sahamnya Dimiliki Oleh Asing; 22. Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi dan Jaminan Reklamasi, Serta Kompensasi Kerugian; 23. Tata Cara Penyampaian Laporan; 24. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar WIUP dan WIUPK; 25. Kemitraan Usaha Pertambangan; 26. Penghitungan Volume dan Penetapan Harga Dasar; 27. Uang Perangsang dan Biaya Operasional; 28. Penyidikan; 29. Sanksi Administrasi; 30. Ketentuan Pidana; 31. Ketentuan Lain-lain; 32. Ketentuan Peralihan; 33. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

29 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2012

Tanggal Berlaku

31 Desember 2012

Sumber

LD. 2012/ NO. 14

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 928 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bombana No.14 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

mineral dan batu bara

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2012/ NO. 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan dibidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaannya dilakukan secara tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat; Bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas didasarkan atas azas manfaat, keadilan, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandasan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan di bidang pertambangan; Bahwa daerah Kabupaten Bombana terdiri dari daratan dan pulau-pulau yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian mineral yang berupa sumber daya alam yang strategis, ekonomis, serta cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan negara, dalam waktu pengelolaannya telah menjadi wewenang pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinir untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan program pembangunan kemasyarakatan; Bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang pertambangan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut sehingga diharapkan dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,huruf c, huruf d,dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 Tahun 1995; Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 1452.K/10MEM/2000 Tahun 2000; Keputusan Menteri Negara Lingkungan No. 3 Tahun 2000; Perda Kabupaten Bombana No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bombana No. 17 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Penguasaan Mineral dan Batubara; 4. Kewenangan Pemerintah Daerah; 5. Wilayah Pertambangan; 6. Usaha Pertambangan dan Komoditas Mineral dan Batubara; 7. Izin Usaha Pertambangan; 8. Izin Usaha Pertambangan Khusus; 9. Izin Pertambangan Rakyat; 10. Data Pertambangan Daerah; 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus; 12. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 13. Usaha Jasa Pertambangan; 14. Pendapatan Negara dan Daerah; 15. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat; 16. Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; 17. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus; 18. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; 19. Pengutamaan Kepentingan Dalam Daerah, Pengendalian Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara; 20. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan, dan Pemurnian Mineral dan Batubara; 21. Divestasi Saham Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang Sahamnya Dimiliki Oleh Asing; 22. Pengelolaan Lingkungan, Reklamasi dan Jaminan Reklamasi, Serta Kompensasi Kerugian; 23. Tata Cara Penyampaian Laporan; 24. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar WIUP dan WIUPK; 25. Kemitraan Usaha Pertambangan; 26. Penghitungan Volume dan Penetapan Harga Dasar; 27. Uang Perangsang dan Biaya Operasional; 28. Penyidikan; 29. Sanksi Administrasi; 30. Ketentuan Pidana; 31. Ketentuan Lain-lain; 32. Ketentuan Peralihan; 33. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
Peraturan Daerah Kabupeten Bombana Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Rakyat Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) Dalam Daerah
Peraturan Bupati
71 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521