Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2012

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Objek dan Ruang Lingkup; 4. Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; 5. Jenis Usaha Pertambangan, Persyaratan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan; 6. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan; 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 8. Usaha Jasa Pertambangan, Persyaratan, dan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan; 9. Pengembangan Usaha Pertambangan; 10. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; 11. Reklamasi dan Pascatambang; 12. Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang; 13. Pelaksanaan dan Pelaporan; 14. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang; 15. Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR; 16. Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pascatambang; 17. Sanksi Administratif; 18. Pendapatan Daerah; 19. Sanksi Administrasi; 20. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

08 Oktober 2012

Tanggal Pengundangan

08 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

08 Oktober 2012

Sumber

LD. 2012/No. 8, LL 107 HLM

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 798 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Konawe Selatan No. 08 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2012/No. 8, LL 107 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

ABSTRAK:

Bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki kekayaan dan potensi mineral, batubara dan batuan yang bernilai ekonomis dan strategis sehingga perlu dikelola secara optimal, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna menjamin pembangunan nasional dan daerah Konawe Selatan untuk kesejahteraan masyarakat; Bahwa pengelolaan mineral dan batubara mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga perlu dikendalikan dan dikelola secara komprehensif dan holistik; Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan di Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan dan diatur lebih lanjut; Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dibentuk Peraturan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 5 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Objek dan Ruang Lingkup; 4. Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; 5. Jenis Usaha Pertambangan, Persyaratan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan; 6. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan; 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 8. Usaha Jasa Pertambangan, Persyaratan, dan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan; 9. Pengembangan Usaha Pertambangan; 10. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; 11. Reklamasi dan Pascatambang; 12. Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang; 13. Pelaksanaan dan Pelaporan; 14. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang; 15. Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR; 16. Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pascatambang; 17. Sanksi Administratif; 18. Pendapatan Daerah; 19. Sanksi Administrasi; 20. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2012.
107 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2012

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT