Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2021
Kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakDalam peraturan ini diatur tentang kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas & tujuan pengguna KDO-S, pendistribusian & pemanfaatan KDO-S, tata cara & spesifikasi penyewaan KDO-S, pemeliharaan & perawatan, kontrak sewa, pengendalian & pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Gorontalo Utara
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Kwandang
Tanggal Penetapan
07 Januari 2021
Tanggal Pengundangan
07 Januari 2021
Tanggal Berlaku
07 Januari 2021
Sumber
BD.2021/NO.01
Subjek
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 726 kali
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2022
tentang Kendaraan Dinas Oprasional Sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022
Mencabut :
-
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2020
tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan