PERDA Kab. Sukoharjo No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Tahun

2020

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima

Ditetapkan Tanggal

26 Oktober 2020

Diundangkan Tanggal

26 Oktober 2020

Berlaku Tanggal

26 Oktober 2020

Sumber

LD 2020 / No. 5

Tema

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Koperasi, UMKM

Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2020 / No. 5

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

a. bahwa pedagang kaki lima merupakan sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan penataan dan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di Daerah; b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang meliputi: Ketentuan Umum; Penataan PKL; Pemberdayaan PKL; Hak dan Kewajiban PKL; Larangan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
23 hlm

FILE-FILE PERATURAN

Belum ada berkas ...

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak