Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 29 Tahun 2020

PEMBEBASAN TAGIHAN ATAS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENYELENGGARAAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DI KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Pembebasan Tagihan Atas Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Pembebasan Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa : a. Pembebasan atas Tagihan Sewa Hunian sesuai tarif sewa yang ditetapkan; b. Pembebasan atas Tagihan Pemakaian fasilitas Air yang disediakan dalam lingkungan Rusunawa; dan c. Pembebasan atas Tagihan pemakaian fasilitas Listrik yang disediakan dalam lingkungan Rusunawa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 29 Tahun 2020 tentang PEMBEBASAN TAGIHAN ATAS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENYELENGGARAAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DI KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

30 April 2020

Tanggal Pengundangan

30 April 2020

Tanggal Berlaku

30 April 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 29

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 649 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 29 TH 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

covid

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 29

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBEBASAN TAGIHAN ATAS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENYELENGGARAAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DI KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penyerahan hibah Barang Milik Negara berupa 3 (tiga) Twin Blok Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Randu Agung Nomor 32 Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-409/MK.6/2019 dan Nomor S-426/MK.6/2019 serta beberapa ketentuan dalam Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 600/BA/DC/2019 dan 600.1/BA/DC/2019, maka tanggungjawab dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dimaksud menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar dalam koridor pengelolaan Barang Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf p Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Randu Agung Nomor 32 Kota Blitar diperuntukkan bagi kepentingan umum terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk sewa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi; c. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Keputusan Walikota Nomor 188/156/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar, maka masyarakat berpenghasilan rendah yang telah menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Randu Agung Nomor 32 Kota Blitar menjadi sangat rentan terhadap terjadinya resiko sosial untuk itu perlu mendapatkan perlindungan sosial sesuai kemampuan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembebasan Tagihan Atas Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; 25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai Pembebasan Tagihan Atas Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Pembebasan Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa : a. Pembebasan atas Tagihan Sewa Hunian sesuai tarif sewa yang ditetapkan; b. Pembebasan atas Tagihan Pemakaian fasilitas Air yang disediakan dalam lingkungan Rusunawa; dan c. Pembebasan atas Tagihan pemakaian fasilitas Listrik yang disediakan dalam lingkungan Rusunawa

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
jumlah 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 29 Tahun 2020

PEMBEBASAN TAGIHAN ATAS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENYELENGGARAAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DI KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT