TERMINAL
1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. 1999/ NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
| ABSTRAK: |
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup
dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi
Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah
Tingkat II;
b. bahwa untuk memungut Retribusi
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
diatur dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959
Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah
(Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara
Pidana (KUHP) ( Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Undang – undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 Tentang Penyerahan sebagian Urusan
Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas
jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993
Tentang penyerahan sebagian urusan
Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II
Percontohan (Lembaran Negara RI tahun
1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3590);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Nomor Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomr 23
Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum
mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan
Menteri Dalam Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Dearah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan
Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis
– jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II;
- Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; penyidikan;
|
| CATATAN: |
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 1999.
- 28
|
