Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 31 Tahun 2019

Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III KEBIJAKAN PROBITY AUDIT BAB IV RENCANA PROBITY (PROBITY PLAN) BAB V BIAYA PROBITY AUDIT BAB VI KRITERIA DAN KUALITAS PROBITY AUDITOR BAB VII PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

03 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2020

Tanggal Berlaku

03 Juni 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 192 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 31 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kebijakan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah diwajibkan melalrukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal pada di lingkungan masing-masing ; b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/ jasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi , Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t elah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 T ahun 2015 t entang Perubahan K edua ata s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t entang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; 6 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ; 7 . Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ; 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III KEBIJAKAN PROBITY AUDIT BAB IV RENCANA PROBITY (PROBITY PLAN) BAB V BIAYA PROBITY AUDIT BAB VI KRITERIA DAN KUALITAS PROBITY AUDITOR BAB VII PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 31 Tahun 2019

Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT