PERDA Kab. Kolaka No. 2 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Kolaka

Nomor

Tahun

2011

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Ditetapkan Tanggal

29 September 2011

Diundangkan Tanggal

29 September 2011

Berlaku Tanggal

29 September 2011

Sumber

LD. 2011/ NO. 2

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

perizinan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2011/ NO. 2

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumbersumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah; b. bahwa dengan berlakunyaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu; c. bahwa sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dalam 1(satu) bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 ); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPERIZINAN TERTENTU. terdiri dari : 1. Ketentuan Umum 2. Retribusi Perizinan Tertentu 3. Pemungutan Retribusi 4. Insentif Pemungutan 5. Penyidikan 6. Ketentuan Pidana 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011.
1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Bangunan khususnya yang mengatur tentang Retibusi Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan. 3. Peraturan Daerah 6 Tahun 2004 tentang Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang. 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Izin tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan,
37

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka No.02 Tahun 2011.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Mencabut :

PERDA Kab. Kolaka No. 12 Tahun 2010 tentang TATA BANGUNAN
PERDA Kab. Kolaka No. 6 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
PERDA Kab. Kolaka No. 13 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI IZIN PERIKANAN DAN KELAUTAN
PERDA Kab. Kolaka No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan

Tentang

Kontak