Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 3 Tahun 2014

Sistem Pendidikan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang: Sistem Pendidikan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Tujuan Sistem Pendidikan Daerah; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Pendidik dan Tenaga Kepedidikan; 6. Hak dan Kewiban Penduduk; 7. Tenaga Kependidikan; 8. Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan; 9. Pengelolaan Pendidikan; 10. Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah; 11. Kewajiban Pemerintah Daerah; 12. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 13. Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan; 14. Pengelolaan Pendidikan; 15. Kurikulum; 16. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan; 17. Bahasa Pengantar; 18. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 19. Prasarana dan Sarana; 20. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi; 21. Pendanaan; 22. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; 23. Penjaminan Mutu; 24. Peran Serta Masyarakat; 25. Kerjasama; 26. Pengawasan dan Pengendalian; 27. Ketentuan Penyidikan; 28. Sanksi Administratif; 29. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

06 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

06 Mei 2014

Tanggal Berlaku

06 Mei 2014

Sumber

LD. 2014/ NO. 3

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 794 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka No.03 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDIDIKAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2014/ NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Pendidikan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan intemasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat; Bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
Peraturan daerah ini mengatur tentang: Sistem Pendidikan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Tujuan Sistem Pendidikan Daerah; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Pendidik dan Tenaga Kepedidikan; 6. Hak dan Kewiban Penduduk; 7. Tenaga Kependidikan; 8. Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan; 9. Pengelolaan Pendidikan; 10. Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah; 11. Kewajiban Pemerintah Daerah; 12. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 13. Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan; 14. Pengelolaan Pendidikan; 15. Kurikulum; 16. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan; 17. Bahasa Pengantar; 18. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 19. Prasarana dan Sarana; 20. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi; 21. Pendanaan; 22. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; 23. Penjaminan Mutu; 24. Peran Serta Masyarakat; 25. Kerjasama; 26. Pengawasan dan Pengendalian; 27. Ketentuan Penyidikan; 28. Sanksi Administratif; 29. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Peraturan Bupati
95 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 3 Tahun 2014

Sistem Pendidikan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT