Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2019

Pedoman Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bekasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Peserta Dan Kepesertaan, Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pembiayaan, Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Peran Serta Masyarakat, Iuran, Manfaat Jaminan Kesehatan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pelayanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan, Pengawasan Monitoring Dan Evaluasi, Dukungan Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bekasi
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bekasi
Nomor
38
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Cikarang Pusat
Tanggal Penetapan
07 Agustus 2019
Tanggal Pengundangan
07 Agustus 2019
Tanggal Berlaku
07 Agustus 2019
Sumber
BD 2019/38
Subjek
KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi
Bidang
Halaman ini telah diakses 541 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan