Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 54 Tahun 2019

Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Prinsip, Ruang lingkup, Penyelenggaraan manajemen Resiko, Penyelenggara Manajemen Resiko, Strategi Penerapan Manajemen resiko, Proses Manajemen resiko, Evaluasi Laporan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 54 Tahun 2019 tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Amlapura

Tanggal Penetapan

02 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2019

Tanggal Berlaku

02 Desember 2019

Sumber

BD.2019/No.54

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karang Asem

Bidang

Halaman ini telah diakses 436 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbub-Krsem-54-2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Ditetapkan dengan :

PERBUP Kab. Karang Asem No. 54 Tahun 2019 tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah

Menetapkan :

PERBUP Kab. Karang Asem No. 54 Tahun 2019 tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

MANAJEMEN-RESIKO-PENGADAAN-BARANG-JASA-PEMERINTAH-DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif dan efisien,berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; b. bahwa dalam rangka mengarahkan dan mengelola Pelaku Pengadaan Barang Jasa untuk menangani risiko Pengadaan Barang Jasa, maka perlu adanya regulasi manajemen risiko Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Daerah sehingga secara terintegrasi dapat mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko dalam lingkup Pengadaan Barang Jasa secara efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Presiden Nomor Lembaga Kebijakan Pengadaan 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah 7. Peraturan Pengadaan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 694); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8).
Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Prinsip, Ruang lingkup, Penyelenggaraan manajemen Resiko, Penyelenggara Manajemen Resiko, Strategi Penerapan Manajemen resiko, Proses Manajemen resiko, Evaluasi Laporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
39 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 54 Tahun 2019

Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT