| ABSTRAK: |
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalc
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, TambaJian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negaira Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Perturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuain Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Pen3nasunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, tersikhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 70;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun
2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun
2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ksirangasem Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karsingasem Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Pertauran Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
8
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
19);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 20);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
21);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 22);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun
2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor
18,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem 6);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Dearah Kabupaten Karangasem
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 13);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 12);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun
2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 2);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten
10
Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 8);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belsinja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor).
- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II
|
