Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 21 Tahun 2019

Standar Biaya Dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BIdang Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Honorarium Dan satuan Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Uang Transport, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Honorarium, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Biaya jaminan Persalinan, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Biaya jasa Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BIdang Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Amlapura

Tanggal Penetapan

21 Mei 2019

Tanggal Pengundangan

21 Mei 2019

Tanggal Berlaku

21 Mei 2019

Sumber

BD.2019/No.21

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karang Asem

Bidang

Halaman ini telah diakses 395 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup_21_2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Ditetapkan dengan :

PERBUP Kab. Karang Asem No. 21 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BIdang Kesehatan

Menetapkan :

PERBUP Kab. Karang Asem No. 21 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BIdang Kesehatan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDAR-BIAYA-DAN-PEDOMAN -PENGGUNAAN-DANA-ALOKASI-KHUSUS-NON-FISIK-BIDANG-KESEHATAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BIdang Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya bagi kepentingan dibidang kesehatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf E angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117); 5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peijalanan Dinas di Lingkungan Penerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 61 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 42).
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Honorarium Dan satuan Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Uang Transport, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Honorarium, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Biaya jaminan Persalinan, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Biaya jasa Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli, Tata Cara Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 21 Tahun 2019

Standar Biaya Dan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BIdang Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT