Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2015

Kabupaten Layak Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Dalam peraturan daerah ini diatur beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Anak; 5. Kelembagaan; 6. Pengawasan; 7. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; 8. Tanggung Jawab; 9. Sanksi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gorontalo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Limboto

Tanggal Penetapan

17 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.2

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KESEHATAN - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI/KOMITE/BADAN/DEWAN/STAF KHUSUS/TIM/PANITIA - PENDIDIKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Bidang

Halaman ini telah diakses 646 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 2 th 2015 ttg Kabupaten Layak Anak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gorontalo No. 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KABUPATEN-LAYAK-ANAK

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimimasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten.
Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; UU NO. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Kepres No. 36 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2012; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14.
- Dalam peraturan daerah ini diatur beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Anak; 5. Kelembagaan; 6. Pengawasan; 7. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; 8. Tanggung Jawab; 9. Sanksi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521