Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 8 Tahun 2008

Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kekuasaan pengelolaan 3. Asas umum dan Struktur APBD 4. Penyusunan Rancangan APBD 5. Penetapan APBD 6. Pelaksanaan APBD 7. Perubahan APBD 8. Penata Usahaan Keuangan Daerah 9. Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyta Daerah 10. Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur 11. Akuntasi Keuangan Daerah 12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 13. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 15. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Kerugian Daerah 17. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

20 November 2008

Tanggal Pengundangan

20 November 2008

Tanggal Berlaku

20 November 2008

Sumber

LD. 2008 /No. 8 , LL 394 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 820 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Sultra No.08 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pokok-Pokok-Pengelolaaan-Keuangan-Daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2008 /No. 8 , LL 394 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seda dalam jangka rnewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kekuasaan pengelolaan 3. Asas umum dan Struktur APBD 4. Penyusunan Rancangan APBD 5. Penetapan APBD 6. Pelaksanaan APBD 7. Perubahan APBD 8. Penata Usahaan Keuangan Daerah 9. Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyta Daerah 10. Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur 11. Akuntasi Keuangan Daerah 12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 13. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 15. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Kerugian Daerah 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008.
53

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 8 Tahun 2008

Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT