Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2009

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan 3. Azas, Maksud Dan Tujuan 4. Tugas Dan Usaha 5. Modal 6. Organisasi Perusahaan Daerah Bank Penkreditan Rakyat 7. Kewenangan Gubernur 8. Direksi 9. Dewan Pengawas 10. Kepegawaian 11. Perencanaan Dan Pelaporan 12. Tahun Buku Dan Perhitungan Tahunan 13. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 14. Pembinaan 15. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi 16. Kerjasama 17. Asosiasi 18. Pembubaran 19. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

18 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

18 Mei 2010

Tanggal Berlaku

18 Mei 2009

Sumber

LD. 2010 /No. 2 , LL 29 HLM

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 908 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PerusahaanDaerah-Bank-Perkreditan-Rakyat-Bank-Sejahtera-Sulawesi-Tenggara

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2010 /No. 2 , LL 29 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah maka perlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendirian Bank Perkreditan Daerah berbentuk perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan 3. Azas, Maksud Dan Tujuan 4. Tugas Dan Usaha 5. Modal 6. Organisasi Perusahaan Daerah Bank Penkreditan Rakyat 7. Kewenangan Gubernur 8. Direksi 9. Dewan Pengawas 10. Kepegawaian 11. Perencanaan Dan Pelaporan 12. Tahun Buku Dan Perhitungan Tahunan 13. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 14. Pembinaan 15. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi 16. Kerjasama 17. Asosiasi 18. Pembubaran 19. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521