Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III TATA NILAI PENGADAAN, BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN, BAB V PARA PIHAK, BAB VI PERENCANAANPENGADAAN, BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN, BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN, BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA, BAB X KEADAAN KAHAR, BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN, BAB XII SANKSI, BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN, BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XVII PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

31 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 354 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbub 62 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA-CARA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pengadaaan barang/jasa di desa; b. bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan danBelanja Desa perlu ditingkatkan, agar sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dan akuntabel. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5401); 4. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/dasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III TATA NILAI PENGADAAN, BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN, BAB V PARA PIHAK, BAB VI PERENCANAANPENGADAAN, BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN, BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN, BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA, BAB X KEADAAN KAHAR, BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN, BAB XII SANKSI, BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN, BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XVII PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
57 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT