Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2019

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, MANFAAT SERTA RUANG LINGKUP BAB III KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2019 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

17 September 2019

Tanggal Pengundangan

17 September 2019

Tanggal Berlaku

17 September 2019

Sumber

Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 353 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 44 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Kendari No. 67 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perwali Nomor 44 Tahun 2019 tentnag SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

Mencabut :

PERWALI Kota Kendari No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 1546 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kota Kendari

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PM DAN PTSP

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan eflsiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabiltas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2018 ten tang Pelimpahan Kewenangan dan Penrdatanganr Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hupu a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota kendari Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari,
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Ujdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 8. Peraruran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan walikota Kendari Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Nomor 15; 11. Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, MANFAAT SERTA RUANG LINGKUP BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
218

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2019

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT