Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 62 Tahun 2019

Pencabutan Perwalio Nomor 38 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Izin Tempat Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENOELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perwalio Nomor 38 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Izin Tempat Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

12 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

12 Desember 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 62

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 319 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 62 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA.

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCABUTAN PERWALI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 62

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwalio Nomor 38 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Izin Tempat Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan sekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam Izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2017 sebagaunana telah diubah Peraturan Walikota Kendari Nomor 14 Tahun 2019;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 742); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tnhun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5058); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 7. Peraruran Dacrah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kata Kendari {Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENOELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
2

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521