PERWALI Kota Depok No. 24 Tahun 2020 tentang FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MASA PENANGANAN, PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA DEPOK [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Walikota (PERWALI)

Entitas

Kota Depok

Nomor

Tahun

2020

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MASA PENANGANAN, PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA DEPOK

Ditetapkan Tanggal

15 April 2020

Diundangkan Tanggal

15 April 2020

Berlaku Tanggal

15 April 2020

Sumber

BD 2020/25

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah Kebijakan Pemerintah

Pajak dan Retribusi Daerah-Kebijakan Pemerintah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD 2020/25

Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MASA PENANGANAN, PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA DEPOK

ABSTRAK:

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah; b. bahwa untuk mendorong dan merangsang wajib pajak daerah tetap taat dalam membayar pajak daerah dalam kondisi masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan suatu instrumen kebijakan fasilitas pajak daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-2019) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok, dimana penanganan terhadap dampak ekonomi salah satunya adalah pemberian insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tata cara penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota; e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota; f. bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok telah mengeluarkan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penundaan Pembayaran Pajak dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020
Terdiri dari 9 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan dan sasaran, penundaan pembayaran pajak, penghapusan sanksi administrasi, pasca kebijakan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
mengatur mengenai fasilitas pajak daerah berupa penundaan pembayaran dan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dalam masa penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di kota depok
11 halaman

FILE-FILE PERATURAN

2020pw3224024.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak