ABSTRAK: |
- bahwa dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditunjang dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Pasal 18 ayat (6) UUD1945, UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004 , UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2018, PP No. 32 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018 ,Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 77 Tahun 2014, Permendagri No. 6 Tahun 2017, Permenkes No. 9 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2006, Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2008,
- Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran)
|