Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019

Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan; Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan; Pelaksanaan Perlindungan Hutan; Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu; Kerja Sama; Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat; Larangan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Palu

Tanggal Penetapan

16 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

16 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

16 Oktober 2019

Sumber

LD.2019/NO.116, TLD NO.102

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1373 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NOMOR_8_TAHUN_2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan hutan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/NO.116, TLD NO.102

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

ABSTRAK:

bahwa Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan dapat dimanfaatkan secara efisien sesuai daya dukung dengan tetap memperhatikan kelestariannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa kegiatan mengurus Pengelolaan Hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan dalam menyediakan lapangan kerja dan sumber perekonomian masyarakat sekitar Hutan, peningkatan pendapatan Daerah, pertumbuhan investasi serta perwujudan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pemanfaatan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi kewenangan Provinsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan; Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan; Pelaksanaan Perlindungan Hutan; Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu; Kerja Sama; Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat; Larangan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
21 halaman; Penjelasan 7 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019

Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT