Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2019

Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah Di Kabupaten Barito Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN; BAB III PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH; BAB IV PENYIAPAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH; BAB IV PENYIAPAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH; BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH; BAB VII PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH; BAB VIII PENUGASAN KEPALA SEKOLAH; BAB IX TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH; BAB X PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH; BAB XI PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH; AB XII PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH; BAB XIII PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH; BAB XIV PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah Di Kabupaten Barito Selatan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Barito Selatan
Nomor
24
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Buntok
Tanggal Penetapan
14 Oktober 2019
Tanggal Pengundangan
14 Oktober 2019
Tanggal Berlaku
14 Oktober 2019
Sumber
BD.2019/25
Subjek
PENDIDIKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Bidang
Halaman ini telah diakses 388 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan