Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2019

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bandung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Ngamprah

Tanggal Penetapan

23 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2019

Tanggal Berlaku

23 Desember 2019

Sumber

BD 2019/61E

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 509 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup-no-61-2019-teknologi-tepat-guna.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2019/61E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

ABSTRAK:

bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa, bahwa sumber daya alam desa harus dikelola berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi, bahwa pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, Namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, pasca berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2019

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT