Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2020

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS LIMA TAHUN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : a. pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor; b. pembebasan Pokok PKB atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di atas lima tahun (untuk Pokok PKB dari tahun 2015, 2014, 2013 dan seterusnya ke bawah); dan c. pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud angka (1)di atas meliputi semua jenis, merek, tipe dan tahun buat kendaraan bermotor.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS LIMA TAHUN

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

30 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2020

Tanggal Berlaku

30 Maret 2020

Sumber

https://jdih.ntbprov.go.id/

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 449 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nomor 17 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBEBASAN-SANKSI-ADMINISTRASI-PAJAK-KENDARAAN-BERMOTOR-DAN-PEMBEBASAN-POKOK-PAJAK-KENDARAAN-BERMOTOR-DI-ATAS-LIMA-TAHUN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, https://jdih.ntbprov.go.id/

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS LIMA TAHUN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dipandang perlu memberikan insentif pajak berupa bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dipandang perlu memberikan insentif pajak berupa bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dipandang perlu memberikan insentif pajak berupa bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dipandang perlu memberikan insentif pajak berupa pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Lima Tahun serta mengurangi beban masyarakat pasca ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Lima Tahun serta mengurangi beban masyarakat pasca ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Lima Tahun serta mengurangi beban masyarakat pasca ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Lima Tahun serta mengurangi beban masyarakat pasca ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona oleh Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : a. pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor; b. pembebasan Pokok PKB atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di atas lima tahun (untuk Pokok PKB dari tahun 2015, 2014, 2013 dan seterusnya ke bawah); dan c. pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud angka (1)di atas meliputi semua jenis, merek, tipe dan tahun buat kendaraan bermotor.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
-
-
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2020

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS LIMA TAHUN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT