Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK DAERAH; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTAITG PAJAK; BAB VI PENETAPAN PBB P2 DAN BPHTB; BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH; BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XII KEDALUWARSA; BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XV KETENTUAN KHUSUS; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2018

Sumber

LD.2018/39

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1092 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 2 Tahun 2018 ttg Pajak Daerah Part 1_opt.pdf

Preview

Download

Perda Nomor 2 Tahun 2018 ttg Pajak Daerah Part 2_opt.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Barito Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PERDA Kab. Barito Timur No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menr.ngkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraa:a pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada mas5rarakat serta mewujudkan kemandirian daerah perlu pengaturan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK DAERAH; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTAITG PAJAK; BAB VI PENETAPAN PBB P2 DAN BPHTB; BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH; BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XII KEDALUWARSA; BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XV KETENTUAN KHUSUS; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ; 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2011) dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.
60 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT