Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2019

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 3 ; (1) RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BAB III : PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU BAB IV : DATA KEPENDUDUKAN DAN ANALISA SITUASI BAB V : ARAH KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BAB VI : MATRIK RENCANA AKSI DAERAH BAB VII : PENUTUP (2) Dokumen RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 - 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Bengkulu
Nomor
46
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Bengkulu
Tanggal Penetapan
31 Desember 2019
Tanggal Pengundangan
31 Desember 2019
Tanggal Berlaku
31 Desember 2019
Sumber
Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 47
Subjek
KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Bidang
Halaman ini telah diakses 838 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan