Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP meliputi: a. Pendelegasian kewenangan; b. Penandatanganan perizinan dan non perizinan; c. Layanan perizinan dan non perizinan; d. Jenis perizinan dan non perizinan; e. Penghentian sementara, pencabutan, dan pembatalan; dan f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan perizinan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

27 September 2019

Tanggal Pengundangan

30 September 2019

Tanggal Berlaku

30 September 2019

Sumber

Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 34

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 739 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Bengkulu 2019-33 Pedelegasian sebagian kewenangan penandatanganan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! BENGKULU

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu masih terdapat kekurangan dan belum dapat mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan dan akuntabel di bidang perizinan dan non perizinan di Provinsi Bengkulu yang terintegrasi dalam egovemment terkait aturan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 25 Tahun 2007 3. UU No. 25 Tahun 2009 4. UU No. 12 Tahun 2011 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. UU No. 30 Tahun 2014 7. PP No. 20 Tahun 1968 8. PP No. 18 Tahun 2016 9. PP No. 24 Tahun 2018 10. Perpres No. 97 Tahun 2014 11. Permendagri No. 80 Tahun 2015 12. Permendagri No. 100 Tahun 2016 13. Permendagri No. 138 Tahun 2017 14. Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016
Pasal 2 Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP meliputi: a. Pendelegasian kewenangan; b. Penandatanganan perizinan dan non perizinan; c. Layanan perizinan dan non perizinan; d. Jenis perizinan dan non perizinan; e. Penghentian sementara, pencabutan, dan pembatalan; dan f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan perizinan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
a. Pergub Bengkulu No. 4 Tahun 2017 b. Pergub Bengkulu No. 14 Tahun 2018
20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521