Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pasal 3 (1) Kode Etik berlaku bagi pegawai UKPBJ. (2) Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Pejabat struktural; b. Pejabat Fungsional; dan c. Pelaksana. (3) Kode Etik pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi nilai dasar, prinsip, dan etika. (4) Pegawai UKPBJ yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah kode etik Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

27 September 2019

Tanggal Pengundangan

30 September 2019

Tanggal Berlaku

30 September 2019

Sumber

Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 33

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 488 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Bengkuku 2019-32 Kode etik peyelenggaraan pengadaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20 lS ten tang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, mengamanatkan kode . etik penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. UU No. 30 Tahun 2014 5. PP No. 20 Tahun 1968 6. PP No. 42 Tahun 2004 7. PP No. 53 Tahun 2010 8. Perpres No. 16 Tahun 2018 9. Permendagri No. 80 Tahun 2015 10. Permendagri No. 112 Tahun 2018 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018 13. Permandagri No. 112 Tahun 2018 14. Perda provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 15. Pergub Bengkulu No. 56 Tahun 2018
1. Pasal 3 (1) Kode Etik berlaku bagi pegawai UKPBJ. (2) Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Pejabat struktural; b. Pejabat Fungsional; dan c. Pelaksana. (3) Kode Etik pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi nilai dasar, prinsip, dan etika. (4) Pegawai UKPBJ yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah kode etik Pejabat Fungsional Pengelola Barang/ Jasa yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521