PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No. 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor

Tahun

2001

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Ditetapkan Tanggal

26 Mei 2001

Diundangkan Tanggal

26 Mei 2001

Berlaku Tanggal

26 Mei 2001

Sumber

LD.2001/NO.20

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI - IZIN - PERUNTUKAN - PENGGUNAAN - TANAH

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2001/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998; PP Tingkat II Tanjung Jabung No. 7 Tahun 1994
Perda ini mengatur mengenai Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, meliputi; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Cara pengehitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2001.
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
13 hlmn

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang