Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM ÑAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK KEWENANGAN DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, PENETAPAN PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN JENIS FORMULIR DAN PENATAUSAHAAN BAGI HASIL PAJAK PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KERINGANAN DAN PEMBEBASAN KEBERATAN DAN BANDING PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KADALUWARSA PENAGIHAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2019

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 27

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1123 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NOMOR 27 THN 2019 TTG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan

ABSTRAK:

a. bahwa P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 t en t a n g Pe tunjuk Pelak s an aan Pajak Air Permukaan Atas P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 T ahun 2011 t e n t a n g Pajak Daerah tidak sesuai dengan Ketentuan P e r a t u r a n P e r undang- undangan sehingga perlu diganti; b. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud h u r u f a, perlu men e t ap k a n P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara t en t a n g Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 t e n t a n g Penetapan Pe r at u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T ahun 1964 t e n t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) 3. Undang-Undang Nomor 11 T ah u n 1974 t e n t a n g Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064); 4. Undang-Undang Nomor 19 T ah u n 1997 t en t a n g Penagihan Pajak dengan S u r a t Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tah u n 2009 t en t a n g Pajak Daerah d a n Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d iubah beberapa kali t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 t e n t a n g Perubahan k e dua a t a s Undang-undang Nomor 23 T ahun 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 7. P e r at u r a n Pemerintah Nomor 91 T ahun 2010 t en t a n g J e n i s Pajak yang Dipungut Ber d asa r k a n Penetapan Kepala Daerah a t a u Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 8. Per at u r an Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 t en t a n g Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Pe r at u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 T ahun 2019 t en t a n g P e r u b ah a n Atas Per at u r an Daerah Nomor 5 Tahun 2011 t e n t a n g Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun 2019 Nomor 4).
KETENTUAN UMUM ÑAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK KEWENANGAN DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, PENETAPAN PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN JENIS FORMULIR DAN PENATAUSAHAAN BAGI HASIL PAJAK PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KERINGANAN DAN PEMBEBASAN KEBERATAN DAN BANDING PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KADALUWARSA PENAGIHAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
P e r at u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara Nomor 9 T ahun 2012 t en t a n g Pe tunjuk Pel ak s an aan Pajak Air Permukaan a t a s P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 T ahun 2011 t en t a n g Pajak Daerah
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT