Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2001

Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada peraturan ini memuat: Nama, obyek, dan subyek pajak; Dasar pengenaanan tarif pajak; Wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak; Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; Tata cara perhitungan dan penetapan pajak; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan pajak; Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Kadaluarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tebo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Muara Tebo

Tanggal Penetapan

07 Juli 2001

Tanggal Pengundangan

09 Juli 2001

Tanggal Berlaku

09 Juli 2001

Sumber

LD.2001/NO.9

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tebo

Bidang

Halaman ini telah diakses 412 kali

FILE-FILE PERATURAN

1130. Peraturan Daerah_Tebo_2001_9.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak hiburan

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2001/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Bahwa dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan daerah pada masa mendatang; Untuk Menjamin perkembangan dan kemajuan daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali pendapatan asli daerah dalam Kabupaten Tebo; Pajak hiburan merupakan salah satu pendapatan daerah.
Undang - undang no. 54 tahun 1999; Undang - undang no. 22 tahun 1999; Undang - undang no. 8 tahun 1981; Undang - undang no. 17 tahun 1997; Undang - undang no. 18 tahun 1997; Undang - undang no. 19 tahun 1997; Undang - undang no. 25 tahun 1999; Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 1997; Keputusan Presiden no. 44 tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 170 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 173 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 43 tahun 1999;
Pada peraturan ini memuat: Nama, obyek, dan subyek pajak; Dasar pengenaanan tarif pajak; Wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak; Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; Tata cara perhitungan dan penetapan pajak; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan pajak; Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Kadaluarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2001.
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521