Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 7 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Muba

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok dalam Perda ini adalah mengatur tentang perubahan atas Perda Kota Prabumulih No.2 Tahun 2005 tentang perusahaan daerah petro muba fdan memuat ketentuan yang diubah antara lain Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14 a, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Bab VIII Pengawasan, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, ditambah BAB XVA diantara BAB XV dan BAB XVI, Pasal 29.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Muba
T.E.U.
Indonesia, Kota Prabumulih
Nomor
7
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2012
Tempat Penetapan
Prabumulih
Tanggal Penetapan
Tanggal Pengundangan
28 Desember 2012
Tanggal Berlaku
Sumber
LD.2012/NO.7
Subjek
BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Prabumulih
Bidang
Halaman ini telah diakses 558 kali

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERDA Kota Prabumulih No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Petro Prabu Menjadi Perseroan Terbatas Petro Prabu

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan