Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Antisipasi Dini; 3. Pencegahan; 4. Penanganan dan Rehabilitasi; 5. Kerja Sama; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Partisipasi Masyarakat; 8. Pendanaan; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

05 November 2018

Tanggal Pengundangan

06 November 2018

Tanggal Berlaku

06 November 2018

Sumber

LD.2019/NO.17

Subjek

NARKOTIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1287 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda 17.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

ABSTRAK:

bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara; bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di Kalimantan Selatan semakin meningkat dan meluas sehingga mengancam kehidupan generasi muda dan masyarakat; bahwa dalam rangka melindungi generasi muda dan menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, perlu kebijakan daerah yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan fasilitasi terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Antisipasi Dini; 3. Pencegahan; 4. Penanganan dan Rehabilitasi; 5. Kerja Sama; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Partisipasi Masyarakat; 8. Pendanaan; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521