Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Koservasi Perairan Kaimana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Koservasi Perairan Kaimana

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

09 September 2019

Tanggal Pengundangan

09 September 2019

Tanggal Berlaku

09 September 2019

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 19

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 511 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub PB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Koservasi Perairan Kaimana.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Koservasi Perairan Kaimana

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksnakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
1 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Koservasi Perairan Kaimana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT