Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Jalur Dan Jenjang Pendidikan; 3. Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan; 4. Kurikulum; 5. Anggaran Pendidikan; 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Peserta Didik; 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan; 9. Satuan Pelaksana Pendidikan; 10. Peran Serta Pemerintah Desa dan Masyarakat; 11. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 12. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 13. Kerja Sama Pendidikan; 14. Anggaran; 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

24 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

24 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

24 Oktober 2019

Sumber

LD.2019/NO.11

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 843 kali

FILE-FILE PERATURAN

LD_Perda_No_11_Tahun_2019_ttg_Penyelenggaraan_Pendidikan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Tanah Laut No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tanah Laut

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi; bahwa pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi untuk menghadapi tantangan kehidupan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah dan berkesinambungan; bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian dari amanah Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dalam kaitannya dengan hak pendidikan masyarakat, untuk itu perlu menambahkan regulasi yang mengatur tentang pemberian beasiswa bagi anak-anak terlantar, anak-anak korban kekerasan rumah tangga dan/atau kekerasan seksual yang tidak mampu, anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, serta para pelajar, santri dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu; dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 236 dan Lampiran Huruf A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan daerah di bidang pendidikan dituangkan dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Jalur Dan Jenjang Pendidikan; 3. Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan; 4. Kurikulum; 5. Anggaran Pendidikan; 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Peserta Didik; 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan; 9. Satuan Pelaksana Pendidikan; 10. Peran Serta Pemerintah Desa dan Masyarakat; 11. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 12. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 13. Kerja Sama Pendidikan; 14. Anggaran; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
58 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT