Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Kurikulum Muatan Lokal; 5. Pemindahan Guru dan Tenaga Kependidikan; 6. Penerbitan Izin Pendidikan; 7. Pembinaan Bahasa dan Sastra Yang Penuturnya Dalam Daerah; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Amuntai

Tanggal Penetapan

05 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

05 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

05 Agustus 2019

Sumber

LD.2019/NO.2

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 621 kali

FILE-FILE PERATURAN

2019pd6307002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggungjawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan suatu regulasi sebagai sarana mengakomodir keinginan masyarakat dalam hal menyediakan pendidikan yang baik dan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, infrastruktur sekolah, serta sarana dan prasarana; bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu penjabaran untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Kurikulum Muatan Lokal; 5. Pemindahan Guru dan Tenaga Kependidikan; 6. Penerbitan Izin Pendidikan; 7. Pembinaan Bahasa dan Sastra Yang Penuturnya Dalam Daerah; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT