Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2018

TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penerima Tambahan Penghasilan; BAB IV Besaran Tambahan Penghasilan; BAB V Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan, BAB VI Mekanisme Pembayaran Tambahan Penghasilan; BAB VII Ketentuan Peralihan; BAB VIII Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kutacane

Tanggal Penetapan

27 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

27 Maret 2018

Tanggal Berlaku

27 Maret 2018

Sumber

BD. 2018/ No. 13

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 743 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup NO 13 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS UPTD MASJID AGUNG

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2018/ No. 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PP Nomor 21 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penerima Tambahan Penghasilan; BAB IV Besaran Tambahan Penghasilan; BAB V Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan, BAB VI Mekanisme Pembayaran Tambahan Penghasilan; BAB VII Ketentuan Peralihan; BAB VIII Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2018

TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT