Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maybrat Nomor 8 Tahun 2018

TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN ALOKASI DAN KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran yang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Mekanisme penganggaran ADK mengikuti ketentuan dan Pendapatan Belanja Daerah penyusunan Anggaran Kabupaten Maybrat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ADK dianggarkan pada DPA-PPKD Kabupaten Maybrat. Alokasi Dana Kampung dibagi kepada 259 (Dua ratus lima puluh sembilan ) Kampung di Kabupaten Maybrat dengan mempertimbangkan: • Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan • Jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung. Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung adalah sebagai berikut: Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018 menggunakan alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk 259 Kampung dan Asas alokasi formula sebesar 10 % (empat puluh persen) dengan rumusan pembagian ADK memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis Kampung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maybrat Nomor 8 Tahun 2018 tentang TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN ALOKASI DAN KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maybrat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kumurkek

Tanggal Penetapan

15 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2018

Tanggal Berlaku

15 Januari 2018

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2018 NOMOR 02

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maybrat

Bidang

Halaman ini telah diakses 931 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Maybrat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Alokasi Serta Penyaluran ADK dari APBD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALUAN ALOKASI DANA KAMPUNG

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2018 NOMOR 02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN ALOKASI DAN KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Maybrat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi serta Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD bagi setiap Kampung di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran yang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Mekanisme penganggaran ADK mengikuti ketentuan dan Pendapatan Belanja Daerah penyusunan Anggaran Kabupaten Maybrat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ADK dianggarkan pada DPA-PPKD Kabupaten Maybrat. Alokasi Dana Kampung dibagi kepada 259 (Dua ratus lima puluh sembilan ) Kampung di Kabupaten Maybrat dengan mempertimbangkan: • Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan • Jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung. Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung adalah sebagai berikut: Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018 menggunakan alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk 259 Kampung dan Asas alokasi formula sebesar 10 % (empat puluh persen) dengan rumusan pembagian ADK memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis Kampung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maybrat Nomor 8 Tahun 2018

TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN ALOKASI DAN KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT