Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II DELEGASI WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN; BAB III KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

07 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

07 Januari 2019

Tanggal Berlaku

07 Januari 2019

Sumber

BD.2019/2

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1065 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Provinsi No 2 Tahun 2019 ttg Pendelegasian Wewenang Penandatangan Naskah Dinas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pelimpahan wewenang-kepegawaian

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2019/2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Gubernur sebagai Pejabat Pemerintahan dapat mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan penyederhanaan penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Fungsional dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2001 tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan sehingga perlu disesuaikan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Kepala Badan Kepgawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II DELEGASI WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN; BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 198 Tahun 2001 tentang Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 Nomor 58 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT