Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2016

Perangkat Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perangkat desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Selain itu juga menetapkan tugas, wewenang, kewajiban, dan serta larangan perangkat desa, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas aparatur desa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangka Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Mentok

Tanggal Penetapan

15 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

15 Juni 2016

Tanggal Berlaku

16 Juni 2016

Sumber

LD.2016/NO.1 Seri D

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1271 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA No. 2 Tahun 2016_Perangkat Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Barat No. 2 Tahun 2009 tentang Perangkat Desa

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERANGKAT DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.1 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perangkat desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Selain itu juga menetapkan tugas, wewenang, kewajiban, dan serta larangan perangkat desa, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas aparatur desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
Dengan berlakunya Perda ini maka Perda No. 2 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota diatur dalam Peraturan Kepala Desa. - Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. - Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521