Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berspektif gender. Pedoman ini meliputi pengaturan tentang perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyumas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Purwokerto

Tanggal Penetapan

07 September 2018

Tanggal Pengundangan

07 September 2018

Tanggal Berlaku

07 September 2018

Sumber

BD.2018/NO.35

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Bidang

Halaman ini telah diakses 746 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP BMS NOMOR 35 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

GENDER - PEDOMAN PELAKSANAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/NO.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu adanya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender; bahwa agar terlaksana kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukan strategi pengintegrasian program dan kegiatan dari lintas sektor ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1984; UU No 23 Tahun 2014; UU no 5 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 15 Tahun 2008; Permenpan RB No 6 tahun 2015; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berspektif gender. Pedoman ini meliputi pengaturan tentang perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT