Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2013

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembangunan Kepariwisataan Daerah ; 3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; 4. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah 5. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; 6. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah ; 7. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah ; 8. Pengawasan Dan Pengendalian ; 9. Larangan; 10. Ketentuan Penyidikan ; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

27 November 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.11

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2810 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 11 Thn 2013 Raperda RIPPARDA REVISI final pansus.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028

ABSTRAK:

bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna serta budaya yang sangat besar dan beragam yang keberadaannya berpotensi menjadi obyek dan daya tarik wisata sehingga perlu diatur dan dikelola secara berkelanjutan, mandiri, lestari, dan partisipatif guna kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa potensi kepariwisataan daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dengan memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, potensi alam, lingkungan hidup, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan; bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah daerah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembangunan Kepariwisataan Daerah ; 3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; 4. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah 5. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; 6. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah ; 7. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah ; 8. Pengawasan Dan Pengendalian ; 9. Larangan; 10. Ketentuan Penyidikan ; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521